Ane Bukan Awkarin, Ane Gak Mau Kena Pajak!

Halo gan, apa kabar semuanya? Langsung to the point aja kali ya gan.
Beberapa hari lalu, santer beredar tentang pajak yang akan diberlakukan untuk segala bentuk transasksi online. Entah itu buzzer, pedagang di market place, daily deals, ataupun perorangan langsung.
Sebenarnya ini cuma wacana atau akan segera diberlakukan ya gan? Ane mohon pencerahannya, soalnya gimana pun ini bukan hal kecil yang akan kita hadapi nantinya.



Jujur aja nih, ane salah orang yang mencoba peruntungan dari bisnis online, baik melalui sosial media ataupun market place. Karena, gimana pun juga sekarang ini sudah memasuki zaman dan eranya gan. Permasalahan mengenai pajak ini, masih belum jelas sih memang.
Ane coba mengutip dari salah satu berita terkait deh gan.


Quote:


Pemerintah, melalui Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak), berencana untuk mengenakan pajak terhadap pengguna yang memakai akunnya untuk menjual jasa atau barang di media sosial.

Media sosial yang dimaksud, antara lain Instagram, Facebook, forumonline Kaskus, dan sejenisnya. Ini berarti selebgram yang mempromosikan sebuah produk di Instagram, penjual di Facebook, danKaskuser yang berjualan di forum jual beli (FJB) akan dikenai pajak.

Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Kemenkeu Yon Arsal mengatakan, pemerintah kemungkinan bisa mendapatkan pemasukan hingga 1,2 miliar dollar AS atau setara Rp 15,6 triliun, jika bisa menarik pajak dari kegiatan di media sosial tersebut.

“Online marketplace, daily deals, penjualan langsung, dan paraendorser merupakan subyek pajak jika mereka memiliki pemasukan yang mesti dilaporkan,” terang Yon, sebagaimana dirangkumKompasTekno dari Bloomberg, Rabu (12/10/2016).

“Sekarang kami sedang diskusi untuk memutuskan cara yang efektif dalam menerapkan pajak ini, juga membicarakan kemungkinan menerapkan tarif pajak yang berbeda untuk masing-masing jenis bisnis (di media sosial itu),” imbuhnya.

Seperti diketahui, media sosial di Indonesia telah menjelma menjadi sebuah pasar. Baik di Instagram, Facebook, Kaskus, maupun sejenisnya, orang bisa dengan mudah menemukan berbagai barang dagangan. Jenisnya pun beragam, mulai dari tas merek Channel, sepatu, biskuit makanan anjing, laptop, hingga iPhone 7.

Selain itu, sejumlah orang yang memiliki banyak followers di Instagram (selebgram) atau media sosial lain memang kerap memberikan layanan iklan. Bentuknya berupa endorse (promosi) terhadap barang atau jasa tertentu.

Namun, selama ini pemerintah belum mengenakan pajak pada kegiatan tersebut. Pasalnya, bisnis online yang menjadi subyek pajak masih terbatas pada bisnis yang memiliki pemasukan minimal Rp 4,8 miliar per tahun.
Sumur




Yang bikin gagal paham itu, seperti apakah bentuk pajak ini nantinya?
Apakah kita akan dikenakan pajak reguler setiap tahunnya dari lapak yang kita punya?
Kalo emang seperti itu, misalnya ane punya lapak di FJB, terus di blablalapak, trus tokosebelah, ane kena pajak dari 3 market place tersebut dong? Terus kalo dagangan ane engga laku, tapi tetep bayar pajak?





Terus kalo ane gak salah lihat di salah satu minimarket stasiun kereta, ada campaign yang sedang digalakan oleh pak Jokowi. “Program satu juta nama domain”, itu merupakan program resmi yang digalakan oleh Menkominfo loh.
Dilema gak sih kalo misalnya pemerintah punya program seperti itu, tapi belum apa-apa sudah dirong-rong dengan “pajak tidak jelas”. Lalu, apa iya gan para UKM akan tertarik? Ketika mereka membuat web, UKM masih meraba apakah untung atau laba mereka bertambah dari situ? Oke, mungkin akan bertambah asalkan dimaintain web nya. Lagi-lagi biaya kan? Ketika ada biaya tambahan, terus pajak sana-sini, UKM akan lebih berhati-hati.



Ane coba mengutip dari salah satu pendiri market place tenar di Indonesia, sebut saja dia bla bla bla lapak. Menurutnya, bisnis e-commerce memiliki jenis pendapatan berbeda antara satu model dan yang lainnya. Kurang adil apabila menerapkan pajak yang sama antara tukang bubur ayam depan rumah dan KFC. Terus menurutnya, pemerintah juga harus memperhatikan nasib pedagang perorangan serta usaha kecil dan menengah yang tumbuh subur di ladang e-commerce. Nantinya akan menumbuhkan iklim investasi yang pada akhirnya dapat menopang pertumbuhan ekonomi. Ane yakin banget kalo asal bikin aja bakalan sepi yang jualan online, penjual di market place bakal kabur.
sumur



Soalnya kalo menurut ane sih, pertanyaan akan kebijakan ini mungkin berangkat dari fenomena Buzzer. Contohnya Awkarin. Pada salah satu berita ane sempat baca bahwa contoh yang diberikan adalah penghasilan Awkarin sebagai Buzzer. Jadi, mungkin ini waktunya untuk mengkaji lebih lanjut deh, jangan asal lempar bola panas aja. Gimana pun juga, ini mempengaruhi roda perekonomian dan ekosistem bisnis yang udah ada aja.



Sekian dari ane gan, buat yang punya unek-unek sama langsung aja reply dimari gan.

Aw aw awverywhere

Kalian semua sucih, aku penuh busa

mungkin gan

lah,nasib yg jualan di fjb?

kagak bisnis online ane bre, kagak kena kan ane?

Oh no, lets hope its not gonna happen

Anjir awkarin sampe dibawa2

Aku penuh dosyaaahhh bre

kalian semua asli ,aku penuh busyah

Sebenernya pajak itu haram dalam Islam.
Yang ada Zakat 2.5 % wajib dan Zakat - zakat yang lainnya.

Hsjejidjebejduuehw
Gpp ngejunk asal kaga pake narkoba

kapan Indonesia bebas pajak ???

lama kelamaan browsing doang juga bakal kena pajak niih

parah pajak everywhere

Pajak oh pajak.

Menurut ane sih seharusnya tidak perlu membuat peraturan perpajakan baru karena wajib pajak yang berjualan via online itu dikenakan pajak penghasilan, bisa orang pribadi (yang pake tarif 5%, 15%, 25%, 30% tergantung besaran penghasilan per tahun) ataupun badan.
karena definisi penghasilan menurut undang-undang pajak penghasilan itu sudah jelas.
demikian pendapat ane.

kalian semua sucih, aku penuh soda

parah, pajak di mana2

GEMBOK trit PAJAK

Via: Kaskus.co.id