Wawancara Ilham Aidit: Anak kecil juga bisa minta maaf

Dilema merundung Ilham Aidit ketika hendak menyunting sang calon istri: Membuka atau menyembunyikan identitasnya.

Yang bikin dia ciut, calon mertua seorang jenderal Angkatan Darat, yang aktif menumpas anggota Partai Komunis Indonesia (PKI).

Tapi pilihan membuka rahasia itu yang diambilnya. Dia nekat menceritakan siapa dirinya--dengan didampingi sang calon istri. "Pak Umar (nama calon mertuanya), tahu PKI kan?" tanya Ilham. "Oh jelas, kenapa?" jawabnya. "Saya adalah anak dari Aidit!," kata Ilham.

Sang calon mertua pun pingsan. Ilham panik dan langsung mengipas-ngipasi si calon mertuanya itu memakai kertas, dengan wajah takut yang belum reda sepenuhnya. Dua menit berselang, si calon mertua siuman dan mengacuhkannya begitu saja.

"Kami memang menikah, tapi tanpa restu," kata Ilham, yang baru bicara dengan mertuanya itu setelah pernikahannya berusia 10 tahun. "Pasca reformasi baru kami bisa ngobrol kembali," ujarnya, lantas tertawa.

Masa lalu Ilham memang kelabu. Saat tragedi kemanusiaan 1965 terjadi ia baru berusia 6,5 tahun, dan harus kabur dari satu rumah ke rumah lain, karena diuber tentara. Dua kakak perempuannya bahkan lari dan menetap di Prancis.

Kini, era berganti, dan Ilham mulai melihat secercah harapan. Pasalnya, Pemerintahan Presiden Joko Widodo berniat mengungkap tabir gelap di balik serentetan tragedi kemanusian yang terjadi sejak republik ini berdiri.

Untuk pertama kalinya, sejak tragedi 1965, sebuah simposium tingkat nasional digelar untuk membicarakan luka yang tak pernah dibuka selama 50 tahun pada 18-19 April, pekan lalu di Jakarta. Tajuknya "Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965, Pendekatan Kesejarahan".

Bersama keluarga korban lainnya Ilham menyambut baik. Pasalnya mereka punya kegelisahan yang sama: sejarah gelap 1965 harus diluruskan demi rekonsiliasi. "Pertama kalinya forum seperti ini digelar pemerintah," katanya.

Jumat lalu (22/4/2016), Ilham menerima Fajar WH dan Heru Triyono, serta fotografer Jefri Aries dari Beritagar.id--di salah satu kedai kopi di Kompleks Bioskop Megaria, Menteng, Jakarta.

Dalam wawancara selama satu jam ia memaparkan masa lalu, harapannya pasca simposium nasional dan rencananya memberi maaf kepada negara. "Akan kami coba cara itu," kata Ilham, memakai kemeja abu-abu polos dengan kaos hitam sebagai dalaman. Berikut petikannya:

Putra bungsu ketua Central Committee PKI DN Aidit, Ilham Aidit, ketika diwawancara Beritagar.id di salah satu kedai kopi di Komplek Bioskop Megaria, Menteng, Jakarta, Jumat sore (22/4/2016).

Pegiat hak asasi manusia sebut simposium 1965 hanya jadi panggung cuci tangan sehingga mereka meragukan hasilnya...Awalnya saya juga menilai simposium ini abal-abal dan tidak berniat datang. Karena pesimisme itu sudah muncul ketika Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) dibatalkan oleh MK (Mahkamah Konstitusi) 10 tahun silam.

Padahal undang-undang itu punya tujuan baik, yaitu truth telling (pengungkapan kebenaran) dan healing (penyembuhan) atas pelanggaran HAM yang pernah terjadi di masa lalu.

Kalau pesimis kenapa pada akhirnya Anda datang juga?Saya balik pertanyaan itu. Apa sih alasan sebenarnya untuk tidak datang? Pernah kecewa? Ya pasti. Tapi ini ada harapan lagi yang mungkin bisa terwujud. Kenapa harus apatis? Saya akui saya harus menekan ego untuk datang. Tapi ketika hadir saya jadi percaya, karena ada banyak akademisi di sana. Saya percaya mereka.

Tapi teman-teman Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras) tidak percaya. Karena penegakan hukum harus lebih dulu berjalan dibandingkan upaya rekonsiliasi...Lho, para korban sendiri sebenarnya sudah banyak yang menerima jalan damai, kok Kontras maunya meja hijau. Tapi saya paham. Mereka (Kontras) takut ini jadi preseden buruk, karena yang korbannya 800 ribu orang saja bisa didamaikan, apalagi seperti kasus Trisakti, Talangsari atau Tanjung Priok.

Saya memandang sikap Kontras ada baiknya, karena sebagai kontrol, dan tetap mengedepankan penegakan hukum.

Kenapa Anda sendiri akhirnya memilih jalan damai bukan penegakan hukum lebih dulu?Saya yakin 95 persen keluarga korban tragedi kemanusiaan 1965 setuju jalan damai. Capek, sudah 50 tahun, dan sekarang usia mereka di atas 75 tahun semua. Kalau jalan hukum yang diambil, repot, dan panjang sekali.

Anda bayangkan misalnya kita harus membuktikan adanya korban sebanyak 800 ribu orang saat itu. Akan jadi never ending story.

Dari runutannya tampak korban tragedi kemanusiaan 1965 agak melunak menuju rekonsiliasi ini. Bicaranya bukan lagi penegakan hukum, tapi jalan damai, bahkan seperti terima-terima saja ketika pemerintah enggan minta maaf...Begini, ada empat prasayarat sebelum rekonsiliasi terjalin. Pertama, pengakuan atas perbuatan. Pemerintah yang mewakili negara harus mengakui peristiwa 1965 sebagai sebuah kesalahan.

Saat itu negara secara sadar menjalankan praktik genosida. Kedua, harus ada penjelasan peristiwa 1965 secara menyeluruh atau pelurusan sejarah.

Ketiga, pemerintah harus menyampaikan permintaan maafnya kepada korban. Keempat adalah proses rehabilitasi, reparasi, kompensasi, restitusi dan lainnya.

Tapi poin ketiga kan sudah jelas tidak akan terwujud. Pasalnya pemerintah lewat Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan dengan tegas tidak akan minta maaf...Saya terkejut juga. Sepertinya ada kesalahan terminologi. Karena harus dibedakan antara meminta maaf kepada PKI dan meminta maaf kepada korban tahun 1965.

Yang kami maksudkan itu, meminta maaf ke PKI memang tidak perlu, tapi kepada korban pelanggaran HAM berat tahun 1965 itu perlu. Karena yang korban bukan hanya pendukung PKI, tapi ada pendukung Sukarno, kemudian orang yang tidak tahu apa-apa juga banyak.

Tapi, kalau negara susah minta maaf, sementara kami yakin bahwa negara dengan sadar melakukan itu (tragedi kemanusiaan 1965), maka kami lah yang akan memberi maaf.

Anda mau mengikuti jejak Nelson Mandela yang bisa memaafkan perlakuan negara di masa lalu terhadapnya?Tapi Mandela sudah melewati proses rekonsiliasi yang saya sebutkan tadi dulu. Nah ujung dari proses itu baru saling memaafkan. Kami kan belum melewati proses itu (rekonsiliasi).

Apakah memberi maaf kepada negara tidak menjadi beban bagi keluarga korban, mereka akan setuju?Awalnya mereka ragu. Tapi saya katakan kepada mereka bahwa orang yang berhati mulia dan pemberani adalah yang mampu memaafkan. Kalau hanya meminta maaf, anak kecil juga bisa minta itu kepada ibunya. Tapi, memberi maaf itu kelasnya lebih tinggi dan tidak akan merasa jatuh juga martabatnya.

Jika rencana itu benar terjadi apakah menurut Anda pemerintah akan menerima pemberian maaf keluarga korban?Kalau misalnya ada orang yang jelas-jelas nabrak mobil saya, lalu malah saya yang memberi maaf ke dia, apakah dia tidak malu jika tidak menerima? Malu tidak sih sebenarnya? Saya tanya ke Anda.

Masalahnya orang yang sudah jelas menabrak mobil Anda itu punya urat malu atau tidak...Ya kita masih berpikir positif lah mereka sepertinya masih punya urat malu.

Jalan memberi maaf itu bukan kah akan menjadi kontroversi?Pasti, tapi kami harus memberanikan diri dan menunjukkan bahwa itu jalan itu adalah jalan orang yang berjiwa besar.

Anda membaca gelagat Presiden Joko Widodo memang benar-benar tidak akan meminta maaf?Saya mencoba mengukur ya apa maunya pemerintah. Menurut saya mereka tidak akan meminta maaf karena bisa jadi polemik, tapi kalau merehabilitasi dan kompensasi sepertinya iya.

Pernyataan publik selanjutnya adalah apakah pemerintah yang sekarang bisa mewakili pemerintah di masa lalu untuk minta maaf?Tugas pemerintah adalah harus selalu mengingat kekeliruan negara di masa lalu, dan mengakuinya, serta minta maaf di masa sekarang. Coba lihat Pemerintah Australia yang meminta maaf kepada suku Aborigin. Kemudian Amerika kepada Indian--karena kekeliruan di masa lalu.

Untuk beberapa kekeliruan itu, negara yang sekarang bisa mengambil alih tugas negara di masa lalu, untuk meminta maaf kepada rakyatnya. Cara itu amat elegan.

Apa preseden buruk yang Anda bayangkan jika pemerintah tidak melakukan itu?Akan ada kecenderungan untuk diulang. Jika kamu menampar 200 orang kemudian itu tidak dipermasalahkan, maka kamu akan mengulanginya kembali dengan mudah, apalagi hanya ke-10 orang atau lebih dari itu. Akan ada kecenderungan kekerasan kepada rakyat dari pemerintah ketika sedang panik.

Resistensi terhadap permintaan maaf itu masih dari golongan yang sama: tentara dan polisi?Ya masih. Bahkan di zaman Presiden SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) itu kentara sekali.

Ketua Panitia Pengarah Simposium Nasional, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo, berbicara dalam acara "Simposium Nasional: Membedah Tragedi 1965, Pendekatan Kesejarahan" di Hotel Aryaduta, Senin, (18/4/2016).

Tim perumus simposium 1965 sedang menyusun rekomendasi ke pemerintah, apakah Anda terlibat di dalamnya?Tidak. Dari kalangan korban cuma ada satu di tim perumus itu, yakni Witaryono Setiadi. Dia adalah putra dari Setiadi Reksoprodjo, seorang menteri di kabinet Sukarno, yang ditahan di tahanan militer tanpa proses peradilan.

Kemudian di dalamnya juga ada orang Komnas HAM, dan beberapa elemen masyarakat lainnya. Kalau tim kebanyakan dari pihak korban nanti hasilnya dicurigai orang.

Kapan rekomendasi yang akan disampaikan ke pemerintah itu rampung?Saya tidak tahu. Saya juga mau tanya sama Witaryono nanti. Tapi saya percaya kepada Mas Agus (Agus Widjojo, Ketua Panitia Pengarah Simposium Nasional Tragedi 1965).

Wacana simposium ini sebelumnya memang sudah muncul di Forum Silaturahmi Anak Bangsa (FSAB)?Begini, Mas Agus itu, sebagai salah satu pendiri FSAB, memang giat dalam menggelar acara ini. Dia memiliki pandangan bahwa korban ya perlu didengar. Simposium ini kan wadah curhat, ya sesuai Nawacita pemerintahan sekarang lah, yang membuka ruang-ruang dialog antar warganya.

Sepertinya cukup akrab dengan Agus Widjojo...Tahun 2003 saya diundang Mas Agus dan kawan-kawan untuk menjadi anggota FSAB. Sejak itu kami banyak berdiskusi hingga akhirnya sepaham bahwa tragedi kemanusiaan 1965 tidak boleh terulang, juga peristiwa lain seperti Tanjung Priok, Talangsari, Petrus, Semanggi, dan Trisakti. Kami tidak ingin dendam beranak dendam, dan tidak ingin mewariskan konflik.

Anda sendiri menyimpan dendam terhadap pemerintahan Orde Baru atau setelahnya karena merasa kecewa?Enggak.Ada yang menyatakan tahu apa Anda soal kegetiran tragedi kemanusiaan yang terjadi pada 1965 karena ketika itu Anda juga masih kecil?Usia saya memang masih 6,5 tahun saat itu. Tapi untuk tahu tentang Kerajaan Mataram apakah harus hidup di zaman itu? Kemudian, untuk tahu dinosaurus makannya apa, harus juga hidup di zaman itu? Kini masalahnya siapa yang sering baca dan menggali sejarah saja.

Saya rasa semua punya kisah masing-masing, meski harus diakui saya beruntung karena masih banyak yang mau melihara anaknya Aidit. Saya ini sampai empat kali gonta-ganti orangtua angkat.

Sebagai anak Aidit, kesulitan-kesulitan apa yang menghantui kehidupan Anda selama hidup?Seminggu sekali saya biasa berkelahi dengan orang yang mengejek dan mengatakan, "Kalau bapaknya digantung, anaknya juga harus digantung". Ya saya tak punya pilihan untuk tidak berkelahi, walau sering kalah he-he.

Namun sewaktu sekolah menengah atas di Kanisius Jakarta, saya disadarkan oleh Pastor Brouwer. Dia bilang energi saya akan habis jika begitu terus. Semenjak itu saya fokus belajar dan bisa menyandang gelar insinyur dari Universitas Katolik Parahyangan.

Tapi tetap saja ketika melamar jadi pegawai negeri pada 1990an saya tidak bisa masuk karena memakai nama Aidit. Tiga teman saya malah diterima.

Anda pernah mencoba melamar jadi pegawai negeri...Dua kali saya mencoba di sebuah pemerintahan kota. Saya mencoba jujur saja tetap memakai nama Aidit, meski sebenarnya bisa memakai nama samaran. Tapi saya mau tes apakah dengan memakai nama Aidit bisa diterima atau enggak, dan ternyata enggak. Akhirnya saya membangun usaha.

Memangnya usaha apa yang Anda jalankan hingga kini?Menggambar. Saya ini arsitek, kerjaannya ya menggambar. Delapan rumah sakit di NTT (Nusa Tenggara Timur) saya yang gambar. Tentunya bukan di era Soeharto, bisa diciduk saya ha-ha.

Tapi saya itu orang yang bersembunyi di tempat terang. Judulnya memang sembunyi, tapi semua tahu rumah saya di mana, kuliah di mana, dan pekerjaan saya apa.


Sumber : https://beritagar.id/artikel/bincang...isa-minta-maaf

---

busyett. keren juga perjuangannya, termasuk perjuangan cintanya, ampe bikin mertua pingsan

Bisa jadi Kontras lebih jernih: cuma ajang cuci tangan he-he

susah juga ya mau move on, memaafkan itu sulit dan hanya orang-orang berjiwa besar yang bisa melakukannya

yg kecil bisa besar

Quote:Original Posted By monprodon ►
busyett. keren juga perjuangannya, termasuk perjuangan cintanya, ampe bikin mertua pingsan

layak ditiru

mejeng dlu di page one.

pki ya rada samar mana sbetulnya

Spoiler for semangat:

jual id iso gan paketan
3id=220rb

2 id ada emailnya
1 id tanpa email >bisa di ganti

bisa cod gan
tapi aneh jg dah cod id kaskus wkwk
cod sekitaran gatzu aja gan lagi tipis bgt duit ane soalnye

yg diluar kota/pulau & pecaya ama ane bisa lwat trafer rekening gan

sms 089671614696

hot thread sepi tumben

yg bisa memaafkan itu berjiwa besar gan kayak ane

Ketika itu yang lebih banyak dibantai PKI atau non PKI? Sejarahnya masih abu-abu, terkadang apa yg kita ketahui dan percayai bukanlah fakta yang sebenarnya.

GARA2 BRAINWASHED ORBA DI BUKU SEJARAH, SAMPAI DNGER KATA PKI SEPERTI MAU KIAMAT!!

ikutan mejeng di HT

Waaah jadi panas ya

sangat inspriasi sekali


mejang dipejwan biar makin ganteng

Quote:Original Posted By LeviTata ►
Waaah jadi panas ya

panas apanya bang

Pembantaian oleh PKI itu sbnrnya benar² terjadi atau hanya rekayasa segelintir oknum utk memperebutkan kekuasaan dgn mengkambing hitamkan PKI ya?
Maaf cm nanya

pada dak berani komen😯

Quote:Original Posted By GIML ►


panas apanya bang


Maksud nya jadi hot trit
Kan tu panas

seneng juga baca beritanya, tapi terusterang saja rasa kekhawatiran itu pasti ada gan

Via: Kaskus.co.id