Kunjungan kerja 'fiktif', antara kemalasan atau kesengajaan

Petugas kebersihan merapikan sejumlah kursi rapat Komisi VIII DPR saat masa reses Desember 2014. BPK menemukan potensi kerugian kunjungan kerja fiktif selama masa reses.



Dugaan kunjungan kerja 'fiktif' anggota DPR kemungkinan disebabkan beberapa hal. Wakil Ketua BURT (Badan Urusan Rumah Tangga) DPR Dimyati Natakusuma meyakini kunjungan kerja anggota DPR sesuai aturan. Hanya saja, para anggota dewan ini terlalu malas untuk menyusun laporan secara lengkap setelah menerima duit. "Ambil duitnya mau, melaporkannya tidak mau. Ada yang malas juga mempertanggungjawabkan," kata Dimyati Natakusuma saat dihubungi detikcom.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan ada potensi kerugian negara sebesar Rp945 miliar dari kunjungan kerja DPR. Periode yang diperiksa adalah rentang 1 Januari sampai 31 Desember 2015. Potensi kerugian ini, menurut Wakil Ketua Fraksi PDI-P Hendrawan Supratikno, didapatkan dari surat Sekretariat Jenderal DPR.

Menurut peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus, penyimpangan serius ini berulang kali terjadi. "Dan seolah-olah dilindungi oleh UU," kata dia kepada Kompas.com. Lucius mengaku tak begitu kaget dengan temuan tersebut.

Menurut dia, anggaran kunjungan kerja saat reses memang rawan diselewengkan lantaran mekanisme laporannya hanya berbentuk laporan kegiatan semata. "Dengan bekas laporan formalitas reses sebelumnya, anggota bisa mendapatkan jatah reses," ujarnya.

Anggota DPR sengaja mendesain sistem penganggaran reses dengan model lumsum. Tak peduli uang reses dipakai sesuka hati oleh anggota DPR, setiap reses mereka dapat dana reses.

Namun Wakil Ketua Fraksi PDI-P Hendrawan Supratikno tak menampik dugaan penyelewengan kunjungan kerja ini. Salah satu modusnya, kadang ada foto kunjungan kerja yang sama digunakan berkali-kali. Lalu kunjungan kerja oleh staf dan lainnya, termasuk program kunjungan kerja yang tak ada buktinya. "Itu bukan untuk PDIP saja, seluruh fraksi," ujar Hendrawan dipetik dari detikcom.

Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini membantah adanya kunjungan kerja fiktif anggotanya. Menurutnya, empat puluh Anggota Fraksi PKS, tidak ada satupun yang membuat laporan kunker fiktif. "Jadi FPKS clear!," ujar anggota Komisi I ini mengklaim, seperti dipetik dari republika.co.id.

Hanura, tentu juga membantah. Sekretaris Fraksi Hanura Dadang Rusdiana menyatakan partainya akan mengklarifikasi langsung kepada anggotanya. Dadang yakin anggotanya benar-benar melakukan kunjungan kerja. "Tetapi rata-rata di pelaporan banyak sekali yang lemah," kata Dadang saat dihubungi Merdeka.com. Fraksi PAN dan Fraksi DPR, mengaku belum mendapatkan surat pemberitahuan dari Sekretariat Jenderal DPR.

Ketua BPK Harry Azhar Azis mengatakan jika ada potensi kerugian negara dalam audit laporan keuangan DPR tersebut, maka harus dikembalikan ke negara. Duit itu harus dikembalikan kepada negara selama 60 hari. "Kalau nggak ada ya nggak apa-apa," ucap Harry Azhar Azis kepada detikcom, Kamis (12/5).

Jika ada kerugian negara namun tidak dikembalikan kepada negara, maka berpotensi menjadi masalah hukum. "Bisa diproses oleh penegak hukum," terang Harry.

Sekjen DPR Winantuningtyastiti menyatakan, potensi kerugian negara yang disebut BPK, hanya soal administrasi laporan kunjungan kerja anggota DPR. Sebabnya, banyak anggota DPR yang belum mengumpulkan laporan, sehingga muncul angka potensi kerugian itu.

Menurutnya, angka potensi itu akan mengecil seiring banyaknya anggota DPR yang melaporkan kunjungan kerjanya. "Jadi sekarang Sekjen ngumpulin laporan fraksi-fraksi," kata Winantuningtyastiti, Jumat (13/5) seperti dikutip dari republika.co.id.

Dalam siaran persnya, Sekretariat Jenderal DPR menyatakan, angka yang disebut BPK sejatinya belum merupakan kerugian negara. Tapi lebih sebagai dugaan potensi kerugian negara. Sebab belum semua anggota DPR menyampaikan laporan kegiatan sebagai bukti riil. Sesuai Tata Tertib DPR Pasal 211 ayat (6), menyatakan bahwa laporan kunjungan kerja anggota disampaikan oleh anggota kepada fraksinya masing-masing.


Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...au-kesengajaan

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Parade 17 desainer lokal di IFW 2016

- Mencicipi Teppanyaki di Maison Tatsuya

- Penjualan Honda Beat tembus 10 juta unit

lah kan emang kalo reses gitu kan.. dateng ke dapil, duduk2 di teras balai kecamatan terus di foto.. haha hihi sampe subuh, minum bersama preman lokal..

Alasannya Malas kayaknya .

Pengen liburan mungkin

asal keluar uang saja tuh

Begini lah (yang katanya) wakil rakyat
Bersenang senang di atas penderitaan rakyat

Doain aja biar cepat inlilahi....

mudah2an cepet sadar..

sudah gk kaget lagi dengee berita gini

Anggota Dhewan yang sangat terhormat

Repot banget. Engga usah sekalian, itu sudah.

harry aziz kasi komentarnya bloon bngt

bikin statement gitu doang, emak2 komplek juga bisa

Lapor yang mulia..
Nnggg..
Nngggganu..
Apa namanya..


Ndak punya dana untuk beli kertas bikin laporan yang mulia.

Mohon dianggarkan 1M per lembar dari uang rakyat yang mulia.

Terima kasih.

Uang negara terbuang sia sia

Via: Kaskus.co.id