Mensesneg: Tolak Dana Aspirasi, Presiden Minta Semua Pihak Prihatin Kondisi Rakyat

JAKARTA, KOMPAS.com - Harapan Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan dana aspirasi sebesar Rp 20 miliar pupus. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan tak menerima usul DPR soal dana aspirasi karena kondisi perekonomian yang tengah lesu saat ini.

"Dana aspirasi apalagi diartikan sebagai sebuah item belanja yang baru dan kemudian di luar program yang seperti direncanakan ya itu jelas tidak bisa, begitu. Jadi itu arahan presiden," ujar Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Istana Kepresidenan, Kamis (25/6/2015).

Pratikno mengungkapkan, kondisi perekonomian global sedang bergejolak sehingga Indonesia terkena dampaknya. Pertumbuhan ekonomi tidak sesuai yang diharapkan. Hal ini mengakibatkan rakyat mengalami kesusahan. Oleh karena itu, pemerintah mengambil sikap untuk mengelola dan memanfaatkan anggaran sebaik-baiknya.

"Presiden mengharapkan semua pihak untuk ikut prihatin dengan kondisi rakyat, berhati-hati dalam memanfaatkan anggaran semaksimal mungkin, seefektif mungkin," kata dia.

Pada rapat paripurna yang dihadiri 315 dari 560 anggota DPR, Selasa (23/6/2015), ada tiga fraksi yang menolak pengesahan peraturan DPR tentang tata cara pengusulan program pembangunan di dapil. Tiga fraksi itu adalah Fraksi Partai Nasdem, Fraksi Partai Hanura, dan Fraksi PDI-P.

Dengan disahkannya rancangan peraturan tentang usulan program pembangunan dapil, anggota DPR diharapkan segera menyusun proposal program pembangunan.

Rapat paripurna untuk membahas usulan program dari setiap anggota dijadwalkan 1 Juli mendatang. Usulan akan disampaikan ke Presiden oleh pimpinan DPR. Presiden dengan kementerian terkait akan membahas usulan tersebut. Kalau ada usulan yang tumpang tindih dengan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2016 atau rencana kerja pemerintah 2016, hal itu dapat dicoret.

[URL="http://nasional.kompas.com/read/2015/06/25/19492241/Mensesneg.Tolak.Dana.Aspirasi.Presiden.Minta.Semua.Pihak.Prihatin.Kondisi.R akyat"]sumber[/URL]

petugas partai telah bertitah

Quote:Original Posted By tukangbecak1 ►


rejim cuci tangan dan pahlawan kesiangan

yg ngusulin partai banteng
mayan jadi pencitraan, si petugas partai dgn mangap nya langsung nolak
akhirnya jualan pencitraan berhasil

lo udah baca yang ini belum sih?



udah dari 2010, yg ngusulin ketua banggar dpr waktu itu
tebak dari partai mana?
golkar


sekarang ketua banggarnya Ahmadi Noor Supit
tebak dari partai mana?
golkar


makanya kemaren ruhut buka2an kalo dana aspirasi ini oknum utamanya si ketua dpr setya novanto
http://waspada.co.id/warta/ruhut-dan...setya-novanto/
tebak dari partai mana?
golkar

gak percaya?
lihat aja track recordnya dia
http://baranews.co/web/read/22461/in...o#.VY0L93rtmko



logika goblok2an aja deh,
berkat permainan KMP UU MD3 lolos,
praktis semua kelengkapan dewan, ketua komisi, baleg, banggar, diketuai sama partai2 itu

pdip memang pemenang pileg dengan suara terbesar, tapi mereka praktis gak punya posisi vital apa2 di dewan saat ini
apalagi sampe bisa bikin usulan segede ini
bahwa ada anggota dpr pdip di panja dana aspirasi ya memang betul karena memang syarat panja harus ada keterwakilan dari semua fraksi, semuanya musti ngirim perwakilan
bahwa kemudian ada usulan dari pdip yg disetujui ya tetap tergantung sama ketua2 panja/ banggar, karena mereka yang ketok dan ttd


jangan salah, gw bukan pembela pdip garis keras di sini,
tapi kalian menggonggong pada pohon yang salah aja soal dana aspirasi ini



Quote:Original Posted By cuman.numpang ►
dana aspirasi =pembangunan fisik untuk rakyat = ditolak
subsidi parpol = untuk biaya parpol = naik 10 kali lipat = disetujui




subsidi rakyat dihapus, subsidi partai naikan 1000 persen

V
V
V

Quote:Original Posted By agoenk70 ►


di update beritanya gan,, biar ga kesasar hihihi
subsidi parpol = untuk biaya parpol = naik 10 kali lipat = ditolak

sumber : http://news.detik.com/berita/2953974...ikan-gaji-dprd

Quote:Original Posted By uniquepro ►


Buat buka wawasan ...
Dana aspirasi buat pembangunan fisik..?
Apa aja..? Bangun masjid, gereja, jalan dll..?
Ngga tumpang tindih ama apbd ?
Buat kasih contoh aja ya...
Kepala dinas ketangkap ngasih suap ke anggota dprd guna MENGGOLKAN APBDnya...
Trus dgn manisnya anggota DPR bilang dana aapirasi penggunaannya melalui pemda masing2
Hahahhaahahahahahhahahahaha...
Trus apa pemda punya hak menolak proyek dana aspirasi yg di ajukan anggota DPR padahal proyek itu fiktif..?
Baca berita anggota DPR diperas ama oknum partainya karena jasanya menjadikannya anggota DPR..?
Apa dana aspirasi ngga buat bancakan di daerah2..?
20 milyar/tahun atau 100 milyar/ tahun...
Ngga mungkin dikorup..? Hahahahahaha
Duit yg ngumpet aja di korup apalagi yg keliatan mata gini....
Bayangin aja nih dgn dana 100 milyar selama 5 tahun, anggota DPR akan minta balas budi kepada dapilnya....kalo hasil pembangunan itu adalah peran anggota DPR tersebut...
Kampanye gratis...? Ngga cape2 buang duit...

Pernah baca berita ngga kalo proyek2 pemda itu semuanya di mark up...
Gampang kan...itu anggota DPR tinggal nyuruh anaknya...sodaranya...atau tim suksesnya bikin CV trus ngajuin proyek2 di dapilnya...
Bikin jembatan...itungannya abis 1 milyar, trus di mark up jd 1.5 miyar...untung berapa? 50%..
Hahahahahhahaha....

Sebagai penutup gw gedein tulisan ini...

KALO DANA ASPIRASI BENER2 DI GOLKAN
NGGA SALAH KALO PAPUA MINTA MERDEKA..
KENAPA..?
FREEPORT NYUMBANG 400an TRILYUN KE INDONESIA....HUBUNGANNYA?
ANGGOTA DPR DARI PAPUA CUMA 9 ORANG
JD SELAMA 5 TAHUN PAPUA HANYA DAPAT 900 MILYAR DARI 9 ANGGOTA DPR
ANGGOTA DPR Dari JAKARTA ADA 21 ORANG JD DAPET 2.1 TRILYUN SELAMA 5 TAHUN.....

COBA OTAKNYA DIPAKE BUAT MIKIR YANG NALAR
PAPUA YG SEGEDE GITU CUMA NERIMA DANA ASPIRASI SEBESAR 900 MILYAR/5 TAHUN PADAHAL KONTRIBUSI PAPUA DARI FREEPORT AJA 400 TRILYUN....TRUS BANGUN APA DGN 900 MILYAR...?MENDING TUH 400 TRILYUN BUAT BANGUN PAPUA AJA...
DKI DAPET 2.1 TRILYUN....
TANPA DANA ASPIRASI APBD DKI UDAH 70 TRILYUN....BERAPA KONTRIBUSI DKI..? 400 TRILYUN....?
BELON JATENG...JATIM...JABAR...BANTEN...

JD DANA ASPIRASI SANGAT SANGAT NGGA MASUK AKAL...DILIAT DR MANA AJA...KALO MAU BANGUB MASJID..JALAN..JEMBATAN ...ITU UDAH ADA APBD..
FUNGSI DPR PENGAWAS PEMERINTAH BUKAN PENGUSUL ANGGARAN

KALO DIPAKSAIN JUGA ...INTINYA DANA ASPIRASI BUAT GANTI RUGI PENGELUARAN KAMPANYE ANGGOTA DPR....SEKALIAN KAMPANYE GRATIS

JELAS....?


===========


untuk yang masih nyinyir PDIP yg paling diuntungkan dengan adanya dana aspirasi ini karena jumlah kursi mereka paling besar di DPR :
Quote:kalian lupa, dana ini akan "dititipkan" lewat eksekutif di masing2 dapil
unless si kepala daerah adalah petugas partai-nya pdip, akan susah untuk kongkalikong sama anggota dpr dari pdip

dan inget juga, jumlah kursi terbesar DPR itu dari jawa barat,
engga peduli anggota dpr pdip setuju atau engga jatah mereka yg sekian kursi akan tetap tersalurkan ke dapil2 di jawa barat
dan tebak jabar dipegang sama siapa saat ini?


dan buat yang masih aja nyinyirin/ nyela jokowi walaupun dia udah lakukan hal yg benar dengan nolak dana aspirasi ini





Quote:Original Posted By gurrenn ►
wah ane salut ama bang andre yg rajin mengawasi para wakil kita
yang bener emang spt ini, pilih wakilnya awasi kinerjanya

jangan lupa follow twitter @wikidpr

mereka mata dan telinga kita di gedung kura2

========

trid terkait :

7 fraksi DPR dukung penganggaran dana aspirasi

Aziz Syamsuddin soal pengusul dana aspirasi: Lupa, lu jangan fitnah!

Dulu PKS Janji Konsisten Tolak Dana Aspirasi, Sekarang Menerima

Fahri: Tolak Dana Aspirasi, Pemerintah Tak Hargai Rakyat



trid tidak terkait :

Polisi Tetapkan Ibu Angkat Engeline Tersangka Pembunuhan

lebih lengkap soal si biang kerok

Quote:Original Posted By galenian ►


Ini link nya
http://m.kontan.co.id/news/harry-azh...ana-aspirasi-1
Share


Home Nasional Harry Azhar: Jangan Gunakan Alasan Politik Untuk Jegal Dana Aspirasi

DANA ASPIRASI
Harry Azhar: Jangan Gunakan Alasan Politik Untuk Jegal Dana Aspirasi
Oleh : Irma Yani Dibaca : 350 Kali
Rabu, 30 Juni 2010 17:03 WIB

JAKARTA. Polemik dana aspirasi kembali menghangat menyusul adanya usulan serupa dari Dewan Perwakilan Daerah. Anggota Partai Golkar, yang sebelumnya sempat tiarap, kini bangkit lagi menyuarakan gagasan kontroversial itu.

Berbicara dalam Diskusi Urgensi Penerapan Ekonomi Pancasila Ditengah Hantaman Ekonomi Global, Harry Azhar Azis, anggota Fraksi Partai Golkar, mengingatkan para politisi dari partai lain untuk tidak menjegal ide ini dengan alasan politik. "Jangan gunakan alasan politik untuk menjegal satu ide keadilan untuk pembangunan," kata Ketua Badan Anggaran DPR RI ini, Rabu (30/6).

Harry menegaskan, dana aspirasi merupakan salah satu bentuk lain dari rencana pembangunan daerah. Pasalnya, pembangunan di daerah tak pernah merata lantaran penjatahan dana daerah seringkali terjanggal oleh kepentingan politik di dalamnya. "Itu pasti ada peran politik subjektif kepala daerah, tetap ada di situ, anda tidak bisa mempercayakan pemerataan keadilan itu given begitu saja. Misalnya Bupati, di suatu daerah ada beberapa kecamatan, nah mana yang memilih banyak maka itu akan dapat anggaran lebih," katanya.

Mengenai usulan serupa dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Harry menilai itu ide bagus. "Lebih banyak dana ke desa lebih bagus," katanya. Namun, dia melanjutkan, jika usulan tersebut masuk ke anggaran DPD, maka usulan itu nantinya akan masuk ke dalam pertimbangan. Pasalnya, "Mereka (DPD) tidak punya hak memutuskan, karena hak putus ada di DPR," katanya. Namun, Harry bilang, tak menutup kemungkinan usulan tersebut akan masuk dalam anggaran DPD. "Semua serba mungkin," katanya.

Golkar sendiri, kata Harry, akan mempelajari lebih dalam usulan tersebut jika memang nantinya masuk ke DPD. Pasalnya, DPD sudah memiliki program serupa yakni Program Percepatan Pemerataan Pembangunan Daerah(P4D). "Kita akan tetap pelajari, kita akan berfikir positif," katanya.

Menurut dia, harusnya bukan hanya DPR yang mempertimbangkan tapi pemerintah juga ikut mempelajari. "DPR dan Pemerintah harus menjelaskan menerima atau menolak, jangan hanya menerangkan bahwa hal tersebut berpotensi melanggar UU. Jika berpotensi melanggar UU, jelaskan UU yang mana," tandasnya.banyak," katanya.

Oleh karena itu, katanya, usulan tersebut harus mampu dikombinasikan antara sisi pemerintah dan sisi legislatif. "Kalau soal dana aspirasi kan salah satu entery point juga sebagai strategi pembangunan kewilayahan," terangnya.

Doi memang ngotot banget gan sama dana aspirasi ini...... CMIIW.....

Quote:Original Posted By galenian ►


Masih kurang gan..... ni ane bawain yang lebih lengkap
1. http://m.inilah.com/news/detail/6742...armin-nasution

Senin, 19 Juli 2010 | 17:49 WIB
Harry Azhar Azis Korban Darmin Nasution?
Oleh: R Ferdian Andi R
facebook facebook
Harry Azhar Azis Korban Darmin Nasution?
Harry Azhar Azis - IST
INILAH.COM, Jakarta - Posisi Harry Azhar Azis sebagai Ketua Badan Anggaran DPR akhirnya digeser ke Melchias Marcus Mekeng mulai Senin (19/7). Pergantian ini menyisakan spekulasi. Salah satunya tidak lepas dari sikap Harry Azhar Azis selama ini.
Spekulasi langsung menyeruak ketika Harry Azhar Azis bergeser menempati posisi barunya yakni Wakil Ketua Komisi XI DPR. Sedangkan posisi asalnya digantikan oleh Melchias Marcus Mekeng.
Salah satunya spekulasi yang muncul terkait sikapnya tentang dana aspirasi. Karena dana aspirasi inilah, Partai Golkar beberapa waktu lalu mendapat sorotan tajam dari publik. Harry Azhar Azis inilah salah satu yang paling getol menyuarakan usulan dana aspirasi, dalam kapasitasnya sebagai Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.
Namun buru-buru, Harry Azhar membantah spekulasi ini. Menurut dia, soal dana aspirasi, hingga saat ini Partai Golkar terus menyuarakan usulan ini. "Dana aspirasi itu keputusan partai, dan saya sudah bicara ke Pak Melchi, dia akan tetap melanjutkan itu. Jadi dana aspirasi bukan saya pribadi," ujarnya ditemui di ruang kerjanya di Gedung DPR, Senin (19/7).
Ketua Banggar DPR RI Melchias Marcus Mekeng juga menegaskan hal serupa. Menurut dia, dana aspirasi merupakan usulan Partai Golkar. Semua anggota mendukung dana aspirasi, tidak hanya Pak Harry, semua sepengetahuan partai. Saya tetap memperjuangkan dana aspirasi, itu untuk rakyat, bukan pribadi saya, ujar Mekeng.
Spekulasi lain yang muncul terkait sikap Harry Azhar Azis terhadap figur Calon Gubernur BI Darmin Nasution. Sebagaimana diketahui, Harry merupakan salah satu bekas anggota Pansus Century yang kritis. Bahkan ikut mengkritisi pengajuan hanya satu calon Gubernur BI. Karena seolah-olah kita miskin orang berkualitas untuk dipilih menjadi Gubernur BI, ujarnya, ketika itu.
Namun demikian, Harry menegaskan, partainya telah memutuskan untuk menerima Darmin Nasution. Keputusannya kita menerima Pak Darmin sampai ada temuan terkait integritas Pak Darmin seperti dalam kasus pajak dan Bank Century, imbuhnya.
Hal senada juga ditegaskan Melchias Marcus Mekeng yang menyebutkan posisi Partai Golkar netral dalam melihat figur Darmin. Kita tidak bisa menjudge seseorang, sebelum ada putusan hukum, tandasnya.
Kendati tidak terkait pencopotan dirinya dengan dua persoalan yakni dana aspirasi dan Darmin Nasution, tetap saja Harry Azhar Azis mengaku kaget atas pencopotan dirinya dari posisi Ketua Banggar yang cukup mendadak.
Saya juga kaget. Mungkin partai punya startegi untuk perjuangan dan pengembangan di bawah Pak Melchi, papar Harry yang mengetahui pencopotan dirinya pada 9 Juli dan mendapat SK per 14 Juli lalu.
Dihubungi terpisah, Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR Ade Komarudin menilai figur Harry Azhar Azis tidak masalah. Ia membantah, jika rotasi posisi Harry Azhar Azis terkait dengan masalah politik.
Kami sama sekali nggak ada konflik internal, nggak ada udang dibalik bakwan lah. lagipula, soal dana aspirasi itu kan bukan kekeliruan Pak Harry juga, ini politik perlu langkah-langkah dan conditioning, ujarnya. [mdr]

2.http://m.kontan.co.id/news/harry-azhar-jangan-gunakan-alasan-politik-untuk-jegal-dana-aspirasi-1
Share
Home Nasional Harry Azhar: Jangan Gunakan Alasan Politik Untuk Jegal Dana Aspirasi

DANA ASPIRASI
Harry Azhar: Jangan Gunakan Alasan Politik Untuk Jegal Dana Aspirasi
Oleh : Irma Yani Dibaca : 348 Kali
Rabu, 30 Juni 2010 17:03 WIB

JAKARTA. Polemik dana aspirasi kembali menghangat menyusul adanya usulan serupa dari Dewan Perwakilan Daerah. Anggota Partai Golkar, yang sebelumnya sempat tiarap, kini bangkit lagi menyuarakan gagasan kontroversial itu.

Berbicara dalam Diskusi Urgensi Penerapan Ekonomi Pancasila Ditengah Hantaman Ekonomi Global, Harry Azhar Azis, anggota Fraksi Partai Golkar, mengingatkan para politisi dari partai lain untuk tidak menjegal ide ini dengan alasan politik. "Jangan gunakan alasan politik untuk menjegal satu ide keadilan untuk pembangunan," kata Ketua Badan Anggaran DPR RI ini, Rabu (30/6).

Harry menegaskan, dana aspirasi merupakan salah satu bentuk lain dari rencana pembangunan daerah. Pasalnya, pembangunan di daerah tak pernah merata lantaran penjatahan dana daerah seringkali terjanggal oleh kepentingan politik di dalamnya. "Itu pasti ada peran politik subjektif kepala daerah, tetap ada di situ, anda tidak bisa mempercayakan pemerataan keadilan itu given begitu saja. Misalnya Bupati, di suatu daerah ada beberapa kecamatan, nah mana yang memilih banyak maka itu akan dapat anggaran lebih," katanya.

Mengenai usulan serupa dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Harry menilai itu ide bagus. "Lebih banyak dana ke desa lebih bagus," katanya. Namun, dia melanjutkan, jika usulan tersebut masuk ke anggaran DPD, maka usulan itu nantinya akan masuk ke dalam pertimbangan. Pasalnya, "Mereka (DPD) tidak punya hak memutuskan, karena hak putus ada di DPR," katanya. Namun, Harry bilang, tak menutup kemungkinan usulan tersebut akan masuk dalam anggaran DPD. "Semua serba mungkin," katanya.

Golkar sendiri, kata Harry, akan mempelajari lebih dalam usulan tersebut jika memang nantinya masuk ke DPD. Pasalnya, DPD sudah memiliki program serupa yakni Program Percepatan Pemerataan Pembangunan Daerah(P4D). "Kita akan tetap pelajari, kita akan berfikir positif," katanya.

Menurut dia, harusnya bukan hanya DPR yang mempertimbangkan tapi pemerintah juga ikut mempelajari. "DPR dan Pemerintah harus menjelaskan menerima atau menolak, jangan hanya menerangkan bahwa hal tersebut berpotensi melanggar UU. Jika berpotensi melanggar UU, jelaskan UU yang mana," tandasnya.banyak," katanya.

Oleh karena itu, katanya, usulan tersebut harus mampu dikombinasikan antara sisi pemerintah dan sisi legislatif. "Kalau soal dana aspirasi kan salah satu entery point juga sebagai strategi pembangunan kewilayahan," terangnya.

3.http://lipsus.kompas.com/smartliving/read/2010/06/16/03385050/Dana.Aspirasi.Jadi.Usulan.Resmi.DPR
Dana Aspirasi Jadi Usulan Resmi DPR
Rabu, 16 Juni 2010 | 03:38 WIB

Dibaca: 41Komentar: 0
Jakarta, Kompas - Meskipun pernah ditolak tujuh fraksi dan mengundang protes masyarakat, ternyata dana aspirasi yang diusulkan Fraksi Partai Golkar terus bergulir, bahkan telah menjadi usulan resmi Badan Anggaran tanpa ada fraksi yang menyatakan keberatan.

Pada rapat Badan Anggaran DPR dalam rangka pembicaraan pendahuluan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2011, Selasa (15/6), di Jakarta, usulan itu ditetapkan menjadi usulan resmi. Namun, namanya diubah menjadi ”program percepatan dan pemerataan pembangunan daerah melalui kebijakan pembangunan kewilayahan yang berbasis kepada daerah pemilihan”. Dana itu terdapat dalam catatan laporan Panitia Kerja Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat Badan Anggaran DPR.

Koordinator Panja Olly Dondokambey saat membacakan laporannya tidak menyebut fraksi yang keberatan dengan usulan tersebut. Ia hanya berkata bahwa usulan itu tidak dibahas secara detail dalam panja.

Ketua Badan Anggaran DPR Harry Azhar Azis membenarkan, usulan itu telah menjadi usulan resmi Badan Anggaran. Usulan itu akan dilaporkan di Rapat Paripurna DPR, Kamis, untuk kemudian disampaikan kepada pemerintah. ”Saya yakin pemerintah akan amat arif untuk mempertimbangkan usulan itu,” kata Harry seusai memimpin rapat yang dihadiri Menteri Keuangan Agus Martowardojo dan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Darmin Nasution.

Menurut Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Golkar Priyo Budi Santoso, Selasa, Partai Golkar menyambut gembira persetujuan pengalokasian dana aspirasi oleh seluruh fraksi di Badan Anggaran DPR. Namun, Partai Golkar tidak lagi mematok anggaran Rp 15 miliar per daerah pemilihan seperti usulan sebelumnya.

”Golkar tidak mematok secara baku harus Rp 15 miliar. Besarnya akan disesuaikan dengan kemampuan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan program serta masukan dari daerah,” katanya.

Dikatakan, Partai Golkar mengubah nama serta konsep dana aspirasi. Menurut Priyo, Partai Golkar mengubah nama menjadi program percepatan pemerataan pembangunan daerah, bukan dana aspirasi. Adapun konsepnya tidak akan diberikan dalam bentuk dana tunai.

Padahal, dari sembilan fraksi di DPR, tujuh di antaranya sudah pernah menyatakan menolak. Mereka adalah Fraksi Partai Demokrat, PDI-P, PKS, PAN, PPP, Gerindra, dan Hanura. Pimpinan DPR juga pernah menyatakan bahwa rapat pimpinan DPR memutuskan usulan pemberian dana aspirasi tidak perlu dibahas lagi (Kompas, 9/6).

Tidak ada pembahasan

Badan Anggaran DPR memang akhirnya memutuskan tidak membahas secara spesifik dana aspirasi dalam penetapan Rancangan APBN 2011 itu.

Menkeu Agus Martowardojo pun menegaskan tidak ada pembahasan soal dana aspirasi yang diusulkan sebesar Rp 15 miliar per daerah pemilihan dalam Panja Badan Anggaran DPR. Oleh karena itu, pemerintah tidak menyatakan sikapnya mengenai usulan Fraksi Golkar tersebut.

”(Soal) dana aspirasi, kami tidak menyatakan sikap dan sebelum panitia kerja itu ada diskusi, tetapi dalam pembahasan internal panitia kerja tidak dibahas,” ujarnya. ”Jadi, saya hanya melihat yang tadi dilaporkan. Kami sudah siap dalam proses penyusunan RAPBN yang lebih lanjut,” tuturnya.

4.http://hizbut-tahrir.or.id/2010/06/17/dana-aspirasi-jadi-catatan-rapat-paripurna/

Biar keliatan siapa inisiatornya, siapa yang ngotot meloloskan dana aspirasi, dan siapa yang mau cuci tangan wkwkwkwkwk......

Monggo diangkut ke depan

dan para panasbung pun kelojotan krn ga jadi naik gaji..

Nga jadi dapet 20 M nih?

Nasbung balik lagi makan nasi bacang + air mineral

Harusnya emang gitu pak
Tapi ini malah mau ngapus subsidi listrik
Plus impor 10000000 cina ke mari
Kok kontrast banget nyak

wah berani2nya menolak, ntar nasbung gagal makan enak.

tolak aja lah dari pada penuh kontroversi .........

Ya ya ya ....

akhirnya di tolak juga

Udah...
Pake lagi aja dana "aspirasi" yang ada di kementrian masing2 sesuai komisinya

D daerah aja ada, masa dipusat ga ada

dana aspirasi =pembangunan fisik untuk rakyat = ditolak
subsidi parpol = untuk biaya parpol = naik 10 kali lipat = disetujui




subsidi rakyat dihapus, subsidi partai naikan 1000 persen

Quote:Original Posted By cuman.numpang ►
dana aspirasi =pembangunan fisik untuk rakyat = ditolak
subsidi parpol = untuk biaya parpol = naik 10 kali lipat = disetujui




subsidi rakyat dihapus, subsidi partai naikan 1000 persen

This!

Quote:Original Posted By cuman.numpang ►
dana aspirasi =pembangunan fisik untuk rakyat = ditolak
subsidi parpol = untuk biaya parpol = naik 10 kali lipat = disetujui




subsidi rakyat dihapus, subsidi partai naikan 1000 persen


.....ikutan

Quote:Original Posted By comANDRE ►

petugas partai telah bertitah


rejim cuci tangan dan pahlawan kesiangan

yg ngusulin partai banteng
mayan jadi pencitraan, si petugas partai dgn mangap nya langsung nolak
akhirnya jualan pencitraan berhasil

dok... kodok... kondisi rakyat sedang prihatin juga gara2 kebijakan elu kodok...

kita liat sapa yang kelojotan uang ...

Kasihan, pdhl bentar lg lebaran.
Thr malah gag cair.

Knapaaaaah? kenapa papah jokowi jahat sama mamah banteng, padahal mamah banteng pengen juga ntu dana aspirin

Via: Kaskus.co.id